Sri Mulyani Dari Dekat Sekali

Hak cipta: @HerbFeithCentre

.. literally ya, bukan figuratively. 😁

Beberapa waktu lalu saya diundang oleh Herb Feith Indonesian Engagement Centre untuk makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) di Restoran Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta. Topiknya asyik: menjadi perempuan pemimpin. SMI cerita banyak soal pengalaman dia meniti karier sebagai pejabat publik.

Satu hal yang sering banget ditanyakan orang ke SMI adalah: bagaimana cara Ibu membagi waktu antara karier dan rumah tangga? Lucunya, pertanyaan yang sama enggak pernah diajukan ke kolega laki-laki. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita memandang perempuan: setinggi-tingginya karier seorang istri, tanggung jawab urusan rumah dan anak tetap berada di pundak dia.

"Hal lain yang juga sering dinyinyirin media hanya ke narasumber perempuan adalah penampilan. Pakai baju yang itu-itu saja dikomentarin, enggak pakai make-up dinyinyirin, bertato salah, kurang dandan salah," kata SMI, "Sementara politisi cowok bisa kelihatan enggak sisiran kayak Boris Johnson, enggak ada yang mempermasalahkan."


Same vibe. Source.

SMI cerita, di Kementerian Keuangan sendiri, proporsi laki-laki dan perempuan di jenjang awal karier sesungguhnya berimbang, nyaris 50-50. Proporsi ini semakin berkurang seiring peningkatan jenjang karier, hingga akhirnya menyentuh 30:70 di level eselon atas. Kebanyakan dari PNS perempuan Kemenkeu biasanya memilih mundur ketimbang harus ditempatkan di luar kota. Usia kritis bagi karier mereka ada di 30-40 tahun. *batuk-batuk*

Episode "pilih karier atau keluarga" juga pernah dia alami sendiri. Saat sedang kuliah S3 di Amerika Serikat, SMI harus berpisah dengan suami dan anak, yang ketika itu masih berusia 1 tahun. Uang beasiswa menipis, sementara kebutuhan semakin banyak. Suami SMI memutuskan kembali bekerja di Indonesia dengan memboyong si bayi. SMI menangis setiap hari. Mungkin karena enggak tahan kangen keluarga itu lah, dia bisa menyelesaikan S3 dalam waktu 2 tahun 8 bulan.

"Saya setiap hari nongkrong di depan ruang dosen, hari ini disuruh revisi, besok sudah datang konsul lagi," kenang SMI. "Mungkin dosennya bosen sama saya, ha-ha-ha."

Sambil mendengarkan SMI bercerita, saya jadi teringat pertemuan dengan seorang mantan pimred media ternama (enggak usah disebutin ya, tebak sendiri aja, hehehe..). Waktu itu, saya dan si Bapak sedang membahas buku Sapiens-nya Yuval Noah Harari dan entah mengapa jadi ngomongin patriarki. Si Bapak bilang, jumlah wartawan perempuan di level reporter (alias baru mulai jadi wartawan) itu banyak, tapi yang bertahan sampai jadi editor, editor pelaksana, atau pimpinan redaksi, sedikit banget. Dan itu bukan salah medianya, tapi ".. mereka sendiri kok, yang pada mengundurkan diri begitu kawin dan punya anak," kata beliau bersikeras.

Bandingkan dengan pendekatan yang dilakukan SMI saat menghadapi masalah serupa. Begitu sadar banyak anak buahnya yang jadi enggak konsen bekerja (atau bahkan berpikir mau resign aja) setelah selesai cuti melahirkan, SMI lantas menerapkan berbagai kebijakan, mulai dari ruang laktasi, daycare, sampai paternity leave berdurasi 10 hari agar para suami bisa ikutan begadang bantuin istrinya. Yang dilakukan SMI adalah MENCARI SOLUSI, bukan sekadar tanda tangan surat pengunduran diri sambil bilang ".. ya mereka sendiri yang minta mundur." 😉 Inilah, Kawan, mengapa kita perlu semakin banyak perempuan di posisi pemimpin.

"Saya akan berupaya sekuat tenaga agar perempuan tidak harus memilih antara karier dan keluarga," kata SMI. "Kita bisa mendapatkan keduanya, walau dengan banyak sekali pengorbanan."


Rintangannya lain, Cuy.

Bagian favorit saya dari paparan SMI adalah ketika dia bicara tentang keberuntungan, konsep yang barangkali mirip dengan 'privilege', yang beberapa lalu sempat hangat diperbincangkan di Twitter dan sudah dikomentari Ika Natassa. SMI dengan rendah hati mengakui bahwa dia bisa melakukan semua ini (menjalankan karier sekaligus berkeluarga) karena dia punya keberuntungan berupa orang tua yang mendukungnya untuk sekolah dan berkarier tinggi, juga seorang suami yang menjadikannya mitra setara.

Wah!

Pernyataan ini  benar-benar kena buat saya. Selama ini saya selalu 'prihatin' sama teman-teman yang setelah menikah memilih mengundurkan diri, padahal saya tahu mereka sebenarnya pingin kerja. Kok mereka enggak mendebat suaminya sih? Kok enggak diskusi dulu? Kok enggak menyiapkan argumentasi yang canggih?

Saya lupa: hubungan setiap pasangan suami-istri berbeda. Enggak setiap perempuan yang ingin terus bekerja setelah menikah, beruntung mendapatkan suami yang bisa diajak diskusi soal ini. Kadang kita juga udah berupaya memilih pasangan yang sebisa mungkin satu prinsip, tapi sesuatu terjadi di tengah jalan dan dia berubah pandangan. Ada kawan saya yang sudah menikah 10 tahun lebih lalu si suami tiba-tiba hijrah dan resign dari pekerjaan tanpa persiapan matang. Apa kawan saya 'menyangka' suaminya bakal berubah nilai dalam perjalanan pernikahan mereka? Pasti enggak.

Orang tua saya juga seperti orang tua SMI, mendukung pendidikan anak-anaknya tanpa membedakan antara anak perempuan dan laki-laki. Mereka rutin membelikan buku, membiayai sekolah, membayari kursus sesuai minat.. percayalah, kalau orang tua kita kayak begitu, itu privilege. Ada banyak banget orang yang hari gini masih berpikir perempuan itu tempatnya di dapur, sumur, dan kasur, seperti Bapak Kapolri.

Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saat menulis ini, kebetulan saya sedang menghadiri ajang Bali Democracy Forum 2019. Pada sesi Ministerial Panel bertema "Women Leadership, Inclusion, and the State of Democracy" yang dihadiri menteri luar negeri dari Indonesia, Australia, Kenya, dan Namibia, keempatnya sepakat, masalah pemberdayaan perempuan itu bukan cuma urusan feminisme, tapi kemanusiaan.

Riset UNAC (2012) menunjukkan, perempuan membelanjakan 90% pendapatannya untuk keperluan anak-anak dan rumah tangga, sementara laki-laki hanya 30-40%. Artinya, ketika pemberi kerja membayar perempuan dengan layak (baca: sesuai kapabilitas dan TIDAK LEBIH RENDAH dari laki-laki dengan alasan laki-laki adalah tulang punggung keluarga) hal itu secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Anak-anak lebih berpeluang untuk sekolah, makan sehat, berpakaian layak, beli buku, dan lain-lain.

Jadi para pengusaha, bayarlah pekerja perempuanmu dengan layak. Beri mereka kesempatan yang sama dengan pekerja laki-laki, fasilitasi dan dorong mereka untuk berkembang sesuai potensi. Para perempuan yang memilih berkarier, tingkatkan kinerja dan tuntut hak kita. Para perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, milikilah hobi dan (lebih baik lagi) sumber pendapatan sendiri. ***

6 comments

  1. Terima kasih untuk tulisannya. Sangat inspiratif...

    ReplyDelete
  2. Jadi inget mantan saya dulu, waktu mau lulus S1 dia pingin ambil S2 di bandung. Tapi dia mikirnya kalau habis nikah ya gak mungkin bisa sekolah S2.
    Sedangkan teman-teman saya sudah nikah lalu kuliah S2 juga bisa menyelesaikannya.
    Memang akhirnya berujung pola pikir yang didahului oleh pola asuh keluarga. Kalau tiap hari dicekoki kalimat "kamu itu wanita, (dan dilanjutkan dengan wejangan lain)". Pasti pola pikirnya istri harus ikut suami, sedangkan jika suami menjadi bapak rumah tangga adalah hal tabu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Memang akhirnya berujung pola pikir yang didahului oleh pola asuh keluarga. >> setuju sekali. Beberapa orang 'beruntung' dibesarkan dengan pola asuh yang mendorong diri untuk berkembang, lelaki maupun perempuan. Bagi mereka yang kurang beruntung, saya berharap sharing seperti ini bisa membukakan pikiran.

      Btw, mantannya sekarang akhirnya S2 gak Mas? Saya dulu malah S2 karena didorong suami, hehehe..

      Delete